News Tideng Pale – Tim gabungan yang terdiri dari TNI AL, Polairud, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta aparat terkait menggelar operasi pengawasan di perairan Kalimantan Utara (Kaltara). Operasi ini dilakukan untuk menertibkan kapal-kapal yang masih menggunakan alat tangkap trawl atau pukat harimau, yang sudah lama dilarang karena merusak ekosistem laut.
Dalam patroli tersebut, beberapa kapal trawl ditemukan beroperasi di zona terlarang. Tim langsung memberikan peringatan keras agar kapal tidak lagi mengulangi pelanggaran serupa.
Baca Juga : DPRD Nunukan Desak SPAM Sebuku Benahi Krisis Air Bersih, Rumah Sakit Terancam Tanpa Pasokan
Kapal Trawl Ancam Ekosistem Laut
Penggunaan trawl dilarang karena dampaknya yang sangat merusak, mulai dari hancurnya terumbu karang, hilangnya biota laut kecil, hingga mengurangi stok ikan secara drastis. Kondisi ini dapat mengancam mata pencaharian nelayan tradisional yang bergantung pada hasil laut.
“Pemerintah sudah jelas melarang trawl. Kalau masih ada yang melanggar, konsekuensinya akan tegas, termasuk sanksi pidana,” tegas salah satu pejabat DKP Kaltara yang ikut dalam operasi.
Peringatan Keras dari Tim Gabungan
Kapal-kapal yang kedapatan beroperasi di zona terlarang tidak hanya diperingatkan, tetapi juga didata untuk pengawasan lebih lanjut. Tim gabungan mengingatkan bahwa pelanggaran berulang akan ditindak tegas sesuai hukum, termasuk penyitaan alat tangkap.
Selain memberikan teguran, tim juga melakukan sosialisasi kepada nelayan mengenai aturan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran di masa mendatang.
Dukungan Nelayan Tradisional
Operasi ini mendapat sambutan positif dari nelayan tradisional di Kaltara. Mereka menilai kehadiran kapal trawl sangat merugikan karena hasil tangkapan nelayan kecil menjadi berkurang.
“Kalau trawl dibiarkan, kami yang pakai jaring biasa susah dapat ikan. Jadi kami dukung patroli ini,” ungkap seorang nelayan lokal.
Dengan adanya pengawasan ketat, nelayan tradisional merasa lebih terlindungi dan optimistis hasil tangkapan mereka akan kembali meningkat.
Komitmen Jaga Laut Kaltara
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kelestarian laut Kaltara. Selain patroli rutin, mereka juga berencana meningkatkan kerja sama dengan masyarakat pesisir dalam hal pengawasan.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar informasi mengenai kapal trawl yang melanggar bisa cepat ditindaklanjuti. Dengan begitu, pengelolaan sumber daya laut dapat lebih berkelanjutan.
Penutup
Operasi pengawasan di perairan Kaltara menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius menindak praktik penangkapan ikan ilegal. Peringatan keras terhadap kapal trawl di zona terlarang diharapkan memberikan efek jera sekaligus menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang.
Dengan kerja sama tim gabungan dan dukungan nelayan tradisional, laut Kaltara diharapkan tetap terjaga sebagai sumber kehidupan dan pilar ekonomi masyarakat pesisir.
