News Tideng Pale — Rencana pembangunan Dapur Modern Beras Giling (MBG) di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, hingga kini masih menghadapi kendala. Program strategis yang digagas untuk mendukung ketahanan pangan daerah itu belum bisa dilaksanakan karena persoalan sertifikat lahan yang belum terselesaikan.
Pembangunan Dapur MBG Terkendala Administrasi Lahan
Dapur MBG merupakan salah satu program yang diinisiasi pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas produksi dan distribusi beras di wilayah perbatasan. Namun, khusus di Kabupaten Tana Tidung, program ini masih tertahan karena status kepemilikan lahan yang belum jelas.
Baca Juga : Pengadilan Agama Kabulkan Gugatan Kejari Malinau, Cabut Kuasa Ayah Terpidana Kekerasan Seksual
Menurut keterangan dari pejabat terkait, pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penerbitan sertifikat. Tanpa dokumen legalitas tersebut, pembangunan fasilitas MBG tidak dapat dimulai karena akan menyalahi aturan hukum.
Belum Jadi Prioritas di Tahap Awal
Selain persoalan administrasi, Kabupaten Tana Tidung juga disebut belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan Dapur MBG tahap pertama. Pemerintah provinsi lebih dulu mengarahkan pembangunan di daerah yang memiliki kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung.
“Untuk sementara, Tana Tidung masih dalam tahap persiapan. Kami harap dengan adanya penyelesaian masalah lahan, pembangunan bisa segera dimasukkan ke prioritas berikutnya,” ujar seorang pejabat dari Dinas Ketahanan Pangan Kaltara.
Pentingnya MBG untuk Ketahanan Pangan
Keberadaan Dapur MBG di Tana Tidung dinilai sangat strategis. Daerah ini memiliki potensi pertanian yang besar, terutama padi ladang, yang selama ini belum dioptimalkan. Dengan adanya MBG, hasil panen petani dapat diproses lebih efisien sehingga nilai jual beras meningkat.
Selain itu, fasilitas ini juga diharapkan mampu menjaga ketersediaan beras di wilayah perbatasan, mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta memperkuat posisi Tana Tidung sebagai salah satu sentra pangan di Kalimantan Utara.
Harapan Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Masyarakat Tana Tidung berharap agar kendala sertifikat lahan dapat segera diselesaikan sehingga program MBG bisa terealisasi. Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk terus mendorong koordinasi lintas instansi agar proyek tersebut tidak berlarut-larut.
“Kami siap mendukung program ini karena manfaatnya sangat besar bagi petani. Semoga dalam waktu dekat ada kepastian dari pemerintah provinsi maupun pusat,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Penutup
Walaupun belum menjadi prioritas, pembangunan Dapur MBG di Kabupaten Tana Tidung tetap menjadi kebutuhan mendesak. Penyelesaian persoalan lahan diharapkan bisa membuka jalan bagi realisasi proyek tersebut. Dengan adanya MBG, Tana Tidung berpotensi besar menjadi salah satu lumbung pangan baru di Kalimantan Utara.
