News Tideng Pale – Di tengah semarak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, anak-anak di kawasan perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara, tetap berjuang melewati tantangan berat demi mengenyam pendidikan. Memasuki sekolah seringkali berarti harus menempuh jalur yang berlumpur, menjadi gambaran nyata tantangan infrastruktur di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di era kemerdekaan ke-80.
Camat Krayan Selatan, Oktovianus Ramli, menyuarakan kekecewaan bahwa perhatian pemerintah pusat dan daerah belum terasa saat warga harus memperjuangkan akses dasar seperti jalan sekolah. Menurutnya, kendala akses sudah berlangsung sejak lama. Meski merdeka telah menginjak usia senja, kondisi tidak berubah signifikan—hingga kini warga merasa seperti “hanya tinggal di peta” tanpa hadirnya negara secara nyata.
Baca Juga : Profil Ibrahim Ali, Bupati Tana Tidung Kaltara Beri Bonus Rp 30 Juta ke Paskibraka HUT ke-80 RI
Derita Sekolah di Perbatasan: Pelajar Nunukan Terbenam Lumpur Demi Cita 80 Tahun
Setiap pagi, anak-anak di desa-desa perbatasan Nunukan memulai hari dengan perjuangan yang tak ringan. Jalanan berlumpur, licin, dan tak layak menjadi rintangan harian yang harus mereka taklukkan demi satu tujuan: belajar. Musim penghujan memperparah kondisi, membuat perjalanan ke sekolah menjadi penuh risiko. Terpeleset, basah kuyup, bahkan tertinggal pelajaran karena terlambat tiba di kelas bukanlah hal asing bagi mereka. Ini bukan sekadar cerita tentang anak-anak yang gigih, tetapi juga cerminan nyata dari rendahnya kualitas infrastruktur pendidikan di wilayah perbatasan.
Di tengah gegap gempita perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, semangat kemerdekaan seolah bertabrakan dengan kenyataan pahit.
Semangat Merdeka ke-80: Anak-Anak Perbatasan Nunukan Hadapi Lumpur Demi Pendidikan
Bagaimana anak-anak Indonesia bisa tumbuh dan berprestasi jika akses menuju pendidikan saja masih dibayangi lumpur dan keterbatasan geografis? Kemerdekaan bukan hanya soal simbolik pengibaran bendera. Tetapi juga tentang pemenuhan hak dasar setiap warga negara—termasuk hak atas pendidikan yang layak.
Pendidikan seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik, bukan menjadi tantangan yang melelahkan sejak langkah pertama. Pemerataan pembangunan, terutama di daerah perbatasan, harus menjadi prioritas nyata. Anak-anak di ujung negeri berhak mendapatkan fasilitas yang sama dengan mereka yang tinggal di pusat kota. Mereka berhak belajar tanpa harus bertaruh keselamatan di jalan.
>Momen kemerdekaan ini seharusnya menjadi refleksi: apakah kita benar-benar merdeka jika masih ada anak-anak yang harus bergulat dengan lumpur demi mengejar mimpi? Sudah saatnya makna kemerdekaan diwujudkan dalam bentuk nyata—akses pendidikan yang aman, layak, dan setara bagi seluruh anak bangsa.
