News Tideng Pale – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Yansen TP Ingkong Ala menegaskan bahwa pembangunan fisik dan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan utama di daerahnya. Karena itu, ia berharap Kaltara tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran nasional yang saat ini tengah dibahas pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Wagub dalam kegiatan rapat evaluasi pembangunan daerah di Tanjung Selor, Rabu (15/10/2025). Menurutnya, Kaltara sebagai provinsi muda dan wilayah perbatasan masih membutuhkan percepatan pembangunan fisik, terutama di sektor transportasi, energi, dan konektivitas antarwilayah.
Baca Juga : Kafe di Tarakan Masih Ada Gunakan Kaps Plastik, DLH Akan Keluarkan Surat Edaran
“Kami memahami situasi fiskal nasional yang menuntut efisiensi, tetapi kami berharap Kaltara menjadi perhatian khusus. Infrastruktur di wilayah perbatasan tidak bisa ditunda karena menyangkut pemerataan pembangunan dan kedaulatan negara,” ujar Ingkong Ala.
Wilayah Perbatasan Butuh Akses dan Konektivitas
Wagub menilai, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta fasilitas publik lainnya masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Banyak wilayah di Kaltara, terutama di Kabupaten Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung, masih bergantung pada transportasi sungai dan belum memiliki akses jalan darat yang memadai.
Ia mencontohkan, masih ada desa di perbatasan yang sulit dijangkau kendaraan darat. Kondisi ini menghambat distribusi barang, logistik, hingga pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.
“Kalau pembangunan fisik ditunda karena efisiensi, maka masyarakat di perbatasan akan semakin tertinggal. Padahal mereka juga bagian dari wajah Indonesia di garis depan,” tambahnya.
Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan DPRD
Untuk mengantisipasi kemungkinan efisiensi anggaran, pemerintah provinsi Kaltara berupaya menyusun skala prioritas dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Wagub mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Bappenas agar program strategis nasional di wilayah Kaltara tetap berjalan sesuai rencana.
Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan DPRD Kaltara untuk memastikan program pembangunan prioritas tidak terganggu oleh penghematan anggaran.
“Kami akan tetap mengawal agar proyek-proyek strategis seperti jalan trans-Kaltara, bandara, dan infrastruktur perbatasan tidak mengalami pemangkasan signifikan,” tegasnya.
Dorongan untuk Pemerataan Pembangunan
Ingkong menambahkan, pembangunan fisik di Kaltara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur besar, tetapi juga pada fasilitas dasar masyarakat seperti air bersih, listrik desa, dan jaringan komunikasi. Ia berharap dukungan dari seluruh elemen, termasuk sektor swasta, untuk memperkuat percepatan pembangunan.
“Pemerataan pembangunan bukan sekadar pembangunan kota besar. Kita ingin masyarakat di daerah pedalaman dan perbatasan juga merasakan hasil pembangunan yang nyata,” ucapnya.
Optimisme Pembangunan Tetap Berjalan
Meski menghadapi potensi pengetatan fiskal, Wagub tetap optimistis bahwa komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah perbatasan akan terus terjaga. Ia menyebut Kaltara sebagai wilayah strategis yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ekonomi di kawasan utara Kalimantan.
Dengan semangat tersebut, Pemprov Kaltara akan terus berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kepentingan masyarakat di wilayah paling ujung Nusantara itu.
